PresDir MPA Asia Pasifik : Industri Film Di Indonesia Masih Bersifat Negative Investment

Michael C. Ellis, PresDir MPA Asia Pasic

Ada sebuah gelaran besar pekan lalu di hotel Grand Kemang. Puluhan pegiat dan pecinta fim berkumpul dalam sebuah acara yang bertajuk " How to Bring Indonesian Movies to the International Market".

Suatu tajuk yang sangat menarik, mengingat saat ini dunia perfilman Indonesia masih dalam gegap gempita keberhasilan The Raid meraih sukses di beberapa negara. The Raid adalah contoh nyata bagaimana sebuah film dengan genre universal, digarap dengan konsep marketing mendetail dan serius, bisa mendapat apresiasi positif secara komersial.

NIlai komersial memang adalah sebuah tujuan akhir dari sebuah industri, termasuk industri film. Dan dalam ajang yang diadakan oleh MPA – ICAD tersebut, juga dipaparkan data mengejutkan mengenai nilai komersial bisnis film (termasuk pendapatan dari bioskop) dan televisi.

Data yang didapatkan MPA (Motion Pictures Association ) dan perusahaan pengolah data Oxford Economics tersebut, menyatakan bahwa nilai produk domestik bruto dari bisnis film dan televisi selama tahun 2010 menyumbangkan kontribusi langsung sebesar 845,1 juta dolar Amerika dari televisi, sedangkan dari bisnis film menyumbangkan 577,5 juta dolar Amerika Serikat.

Sementara pendapatan pajak industri film dan televisi pada tahun 2010 memberikan kontribusi keseluruhan sebesar 310,3 juta dolar Amerika Serikat (dari televisi) dan 194,7 juta dolar Amerika Serikat (dari industri film).

Angka yang sangat fantastis, mengingat betapa oleh beberapa pihak bisnis film di Indonesia belum bisa disebut sebagai industri. Mereka mengatakan hal tersebut karena belum ada infrastuktur dan sistem dari hulu ke hilir di dunia perfilman Indonesia. Kita malah belum memiliki distributor film, yang ada hanya eksibitor atau pemilik bisnis ruang putar (bioskop).

Tentu menarik bila kita berbicara dengan orang yang menemukan dan memiliki data nilai kontribusi bisnis film dan televisi seperti dipaparkan di atas. Dia adalah Presiden & Managing Director Motion Pictures Assocuiation (MPA) untuk kawasan Asia Pasific, Michael C. Ellis.

Dari obrolannya berhasil ditemukan beberapa fakta menarik, termasuk bisnis perfilman di Indonesia masih bersifat negative investment, suatu hal yang mengurungkan minat pemodal untuk menanamkan investasi baru di Indonesia. Negative investment juga berujung pada kurangnya tingkat kompetisi, khususnya pada level bisnis ruang putar atau bisnis bioskop.

Silahkan simak hasil wawancara kami dengan Michael C. Ellis, seperti tercantum berikut ini. 

Tanya : Apa yang membuat MPA tertarik membuat kegiatan seperti acara workshop bertema "Bringin Indonesian Movies to the International Market" ini?

Mike Ellis (ME) : Well, kami bertemu dengan beberapa produser film lokal dan mereka berkata kegiatan seperti ini akan sangat bermanfaat untuk mereka. Tentang bagaimana membawa produk yang mereka hasilkan ke pasar internasional. Pihak kami lalu meneruskan usulan ini kepada pemerintah, sehingga kemudian bisa duduk bersama untuk mewujudkannya. Namun, apa yang kami lakukan sebenarnya adalah mengumpulkan orang-orang yang kami tahu dari kawasan di mana kami memiliki perwakilan untuk berbagi informasi. Orang-orang yang memiliki kapabilitas dan kemungkinan bisa membantu untuk mewujudkan keinginan menuju pasar internasional.  Kami juga berusaha menghadirkan pembicara yang bisa diterima oleh semua pihak.

Jadi tujuan workshop ini lebih kepada ajang untuk berkumpul dan berbagi?

ME : Ya, berbagi pengetahuan, saling memperkenalkan diri dan harapan akhirnya bisa membantu sineas lokal membawa produknya ke tingkat internasional. Karena sekali kita terjun ke sebuah pasar, nantinya kita ingin untuk mencoba pasar yang lebih besar. Dan untuk itu kita harus membuat produk kita diterima secara internasional.

Di salah satu presentasi Anda mengenai MPA, Anda menjelaskan bahwa tujuan awal didirikannya MPA adalah untuk mengurangi campur tangan pemerintah Amerika Serikat di industri perfilman. Lalu bagaimana Anda sendiri memandang perlunya campur tangan pemerintah dalam sebuah industri perfilman di sebuah negara?Misalnya Indonesia?

ME : Kondisi (industri perfilman ) di setiap negara, tentunya berbeda-beda. Apa yang membentuk industri perfilman Amerika Serikat saat ini adalah karena kebebesan berpendapat, isu sensor, dan lain lain. Di sana industri perfilman meminta kepada pemerintah, agar bisa mengatur diri mereka sendiri. Sehingga dibentuk sebuah asosiasi yang berdiri sendiri.

Tapi di negara lain, pemerintah dapat memiliki peranan yang sangat penting untuk industri film. Misalnya, memberikan funding, masalah sensor ataupun pengaturan rating. Hal-hal tersebut akan sangat berharga.

Misalkan dengan penerapan sistem rating terhadap film saya rasa itu menjadi hal yang penting. Karena dengan sistem itu bisa menjelaskan demografi penonton terhadap suatu film. Bukan hanya berguna terhadap pemetaan sebuah film di sebuah pasar film, tapi juga membantu para orang tua untuk memilih film mana yang bisa ditonton oleh anak-anak mereka.

Di Amerika sendiri terkadang industri film memerlukan campur tangan pemerintah untuk membuat sebuah regulasi. Tapi pemerintah tidak secara aktif terlibat, industri film haruslah berdiri sendiri. Itu yang terjadi di sana selama lebih dari seratus tahun dan sampai sekarang masih relevan. Pasar film di Amerika memang penting, tapi saat ini pasar film global menjadi hal yang lebih penting dari berbagai aspek.

Menurut Anda seperti apa campur tangan yang diperlukan dari pemerintah Indonesia untuk membantu indutri perfilman negeri ini?

ME : Pemerintah bisa berperan dalam memberikan semacam film funding dan itu yang saya lihat di beberapa negara. Hal itu bisa memberikan keuntungan dalam menetapkan suatu kebijakan. Satu-satunya kondisi yang MPA lihat di sebuah negara adalah tingkat kompetisi yang terjadi di sana, bahwa setiap pihak yang terlibat bisa bersaing dalam level sama. Pemerintah juga bisa membuat kebijakan, mengurangi pajak, meyakinkan bahwa setiap film maker bisa membuat film, pemerintah juga bisa membantu dengan penerapan sistem rating.

Mungkin MPA bisa membantu dengan mendirikan perwakilan di sini?

ME : Well, right now the answer is no. Tapi kami bekerja melalui wakil kami, Sly (Rusli Eddy), yang membantu kami mengumpulkan semua pihak, menunjukkan ketertarikan kami terhadap industri perfilman di Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan baik dengan Grup 21/XXI dan Blitz, serta perwakilan yang memegang lisensi distribusi Hollywood yang ada di sini. Mereka rekan kerja yang sangat baik.

Bagaimana MPA melihat pembajakan terhadap DVD dan berbagai film di Indonesia ?

ME : Kami sudah terlibat dengan isu ini bertahun-tahun lalu. And to be honest it's impossible to deal with. Sulit untuk memantau penjualan DVD ilegal yang dijual di jalan. Sangat sulit.

Lalu bagaimana sebaiknya mengatasi masalah pembajakan seperti itu?

ME : Saya rasa di sinilah pemerintah bisa memainkan perannya. Pemerintah bisa menjalankan perannya melalui institusi hukum yang ada. Dan pemerintah harus memastikan kasus pembajakan bisa ditangani dengan semestinya. Pemerintah harus mendukung terhadap industri perfilman lokal dalam hal ini.

Dan bila kita bicara masalah industri lokal, dari data yang kami peroleh hanya mengandalkan sekitar 30% pemasukan industri film datang dari penayangan di bioskop, selebihnya melalui home video. Sedangkan di Indonesia bisa sampai 90%, karena praktek pembajakan mengambil alih pasar. Untungnya kami punya pemasukan dari pasar global dan di banyak negara kami tidak melihat masalah pembajakan teramat serius. Tapi di Indonesia kami lihat masalah pembajakan adalah masalah terbesar di banding negara-negara lain.

Sejak kapan MPA menyadari bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat besar bagi industri film di kawasan Asia pasifik?

ME : Kami sudah terlibat di sini sejak akhir 90'an. Saya sendiri bergabung di MPA sekitar tahun '99 dan kami sudah memiliki kantor di sini. Jadi kami pernah memiliki kantor di Indonesia. Kami bekerja sama  dengan beberapa pemain lokal untuk mendukung soal eksibisi. Dari situ kami melihat industri eksibisi di sini waktu itu sangat bagus, sehingga membuka banyak kesempatan bukan hanya untuk film kami, tetapi juga untuk perfilman lokal. Karena pasar haruslah seimbang antara film produksi internasional dengan produksi lokal.

Saya sangat ingin melihat perfilman lokal juga meraih sukses. Bagaimanapun, kami kemudian harus berurusan dengan pembajakan, termasuk dengan film-film Indonesia. Saya rasa ini hanya bukan masalah film-film kami, tapi juga tentang perfilman lokal.

Isu terbesar di bisnis eksibisi film Indonesia saat ini adalah ada sentimen negatif yang menuding jaringan 21/XXI melakukan dominasi atau monopoli. Lalu bagaimana MPA melihat masalah ini? Apakah MPA hanya menjalin kerjasama ekslusif dengan salah satu pihak saja di sini?

ME : Satu hal yang perlu saya tegaskan adalah MPA tidak melakukan semacam persetujuan komersil. Kami hanyalah sebuah organisasi yang memastikan tugas kami berjalan dengan semestinya. Dan semua adalah tentang kompetisi. No question, we like competition. Because competition is good for market. Dan di Indonesia ada kompetisi. I mean Blitz is here.

But the one thing that is lacking here is the fact that the entertainment industry, the film industry in particular are still the negative investment. Jadi jikapun studio besar Hollywood (yang dinaungi oleh MPAA, semisal  Sony Pictures, Disney, Warner Bros dan lain-lain –red) membuka kantor perwakilan di sini, mereka tidak bisa.

Dan jikapun ada investor ingin membuka lebih banyak bioskop di sini, yang saya yakin mereka sangat ingin, mereka tidak bisa memiliki bisnisnya. Lalu mengapa mereka membuka perwakilan di sini?.

Yang pihak kami coba adalah mendorong pemerintah, meminta mereka dan menjadi penghubung. Mengatakan kepada pemerintah bahwa masih di sini masih bersifat negative investment. Bahwa perlu ada lebih banyak kompetisi di sini, sehingga studio-studio besar bisa melakukan negosiasi nyata dengan rekan mereka di sini.

Memang grup 21/XXI punya bioskop yang bagus dan jaringan besar, namun kami juga memastikan agar film-film kami juga ditayangkan di Blitz. Jadi penting bagi semua pihak untuk mendapatkan kompetitor di sebuah pasar.

Jadi benar  MPA tidak menjalin kerjasama eksklusif dengan pihak 21/XXI ?

ME : Well, setiap studio (di bawah naungan MPAA-red) memiliki kepentingan bekerjasama dengan siapapun dan untuk yakin bahwa filmnya didistribusikan dengan baik. Andaikan studio-studio (di bawah MPAA-red) bisa membuka kantor perwakilan di sini dan bisa mendistribusikan, serta menegosiasikan langsung film-filmnya. Namun, sekarang mereka tidak memiliki perwakilan di sini. Tapi, mereka memastikan film-film mereka juga diputar di Blitz.

Masalahnya memang tidak ada distributor film di sini dan yang ada hanya eksibitor?

ME : We can't have a distribution office. Tapi di negara lain mereka punya. Misalnya, di Singapura, mereka punya Disney, FOX dan lainnya. Di Thailand juga ada. Tapi di sini mereka tidak bisa punya dan memiliki kantor mereka di sini. Karena itu tadi masalah negative investment di industri hiburan di sini. Jika ingin lebih banyak kompetisi di Indonesia, maka pemerintah harus menyadari masalah negative investment ini. Dan itu akan jadi hal yang bagus untuk semua pihak, karena makin banyak investor yang akan datang dan membuka lebih banyak bioskop di sini. Itu juga berarti lebih banyak kesempatan terhadap bisnis film, termasuk film Indonesia. Dan itulah yang kami coba yakinkan kepada pemerintah, bahwa bisnis akan semakin  berkembang jika pemerintah lebih santai dalam menerapkan kebijakan. 

Dengan berkembangnya berita bahwa pihak Lotte Group akan membuka jaringan bioskop mereka di sini, apakah MPA juga akan bekerjasama dengan mereka?

ME : Tentu saja. Di Korea Selatan kami bekerja sama dengan Lotte, CJ dan beberapa pihak lain. CJ Group juga membuka bisnis di Vietnam. Setiap pihak yang membangun bisnis sinema, kami ingin bermitra dengan mereka. Karena kami bisa melakukan kerjasama dalam hal perilisan film, juga masalah bisnis camcording. Karena setiap eksibitor pasti akan terlibat bisnis ini.

Jadi posisi MPA adalah memberikan posisi tawar kepada Pemerintah terhadap perkembangan pasar film di sini?

ME : Ya. Keterbukaan terhadap akses industri film. Biarkan ada persaingan, karena ini adalah bisnis terbuka. Dan itulah hal yang dilakukan setiap studio film dalam menjalankan bisnisnya.

MPA memaparkan data-data mengejutkan tadi. Sejumlah angka fantastis tentang bagaimana kontribusi bisnis perfilman Indonesia terhadap perekonomian. Lalu bagaimanakah MPA mendapatkan data statistik tentang pemasukan dari bioskop di Indonesia? Sedangkan pihak di negeri sendiri kesulitan untuk memperolehnya?

ME : Kami menggunakan jasa perusahaan pengolah data yang berbasis di Inggris, yaitu Oxford Economics ( dulu bernama Oxford Economic Forecasting –red). Mereka adalah profesional dan bisa mendapatkan banyak akses ke pemerintah. Mereka juga melakukan pendekatan terhadap pelaku bisnis eksibitor.

Bagusnya adalah data yang kami peroleh bisa menjadi laporan yang bisa dipakai semua pihak. Kami merilisnya dan bisa digunakan oleh semua orang. Kami ingin menunjukkan bahwa hasil dari industri film adalah hal yang luar biasa. Kami berharap dua tahun dari sekarang, kami kembali dan memperbaharui laporan tersebut, sehingga kami bisa melihat sejauh apa perkembangan yang terjadi berkat data-data kami tadi.

Menurut Anda,berapa lama yang dibutuhkan bagi industri perfilman Indonesia untuk mencapai taraf industri film ideal layaknya industri film, katakanlah seperti Korea saat ini?

ME : Menurut saya setiap tahun seharusnya bisa meningkat. Saya melihat bisnis film di Indonesia berkembang setiap tahunnya. Sinema-sinema bertumbuh seiring dengan tumbuhnya pusat perbelanjaan. Saya bisa katakan bahwa bioskop di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di kawasan Asia. No question, itulah yang banyak orang Amerika kagumi.

Tapi, menurut saya yang paling penting adalah produk yang bagus. Saya tahu studio-studio Hollywood menghasilkan produk bagus. Saya lihat banyak bakat di Indonesia dan kalian di sini punya banyak cerita bagus. Kalian juga harus punya visi bagus, seperti yang Maya ( Barrack Evans, produser Merantau Fims-red) katakan saat ia memulai The Raid dari hal-hal kecil. Misalnya dari membuat blog dan hal-hal kecil terkait filmnya.

Saya katakan sineas Indonesia punya bakat yang tidak saya ragukan. Tapi, mereka juga tahu apa yang penonton suka dan itu bisa meraih penonton. Dan itu bukan hal mudah. Bahkan di Hollywood pun, ada film yang sukses dan juga ada yang gagal.  Tidak ada yang mau membuat film jelek.

Apakah MPA juga akan melakukan riset terhadap film apa yang disukai atau yang tidak?

ME : Itu tugas studio film, bukan tugas kami. Jadi mereka bisa memutuskan mau membuat film seperti apa. Jadi kami tidak punya data mengenai film-film yang disukai mana yang tidak.

MPA juga memberikan funding kepada beberapa sineas Asia untuk produksi film, misalnya ke film Iran berjudul A Separation. Lalu bagaimana misalnya sineas Indonesia supaya bisa mendapatkan bantuan serupa?

ME : Kami memberi bantuan sebesar 25.000 dolar untuk proyek A Separation. Dan setiap tahunnya kami rutin memberikan funding bernilai total 100.000 dolar Amerika.  Seluruh sineas di kawasan Asia Pasifik bisa mendapatkan funding tersebut. Yang perlu dilakukan adalah mendaftar untuk mengikuti kompetisi.

Tahun lalu kami menerima lebih dari 80 pendaftar. Yag dikirim pun bukan dalam bentuk script (naskah), melainkan hanya treatment sebanyak 6 atau 7 halaman. Setiap treatment yang masuk akan dinilai oleh 3 juri internasional dan mereka akan memilih pemenangnya.

Setiap tahun jurinya berganti. Tahun lalu ada beberapa nama seperti Andrew Pike (Managing Director Ronin Films, Australia) dan beberapa sineas dari Cina Daratan. Jadi sineas Indonesia bisa juga terlibat. Filmmakers Indonesia cukup terkenal di lingkungan sineas dunia. Mereka bahkan sudah masuk jajaran papan atas untuk masalah filmmakers dan script. Sebenarnya Indonesia tidak kekurangan talenta, yang masih kurang adalah masalah fokus dan juga produk film yang digarap secara profesional.

(tz/bc)